KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) PROPINSI SUMSEL

PETUNJUK PENDAFTARAN ANGGOTA KADIN

I. LANDASAN HUKUM :

1.  Undang-undang No.1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2.  Keppres No. 14 tahun 2004 tentang Persetujuan Perubahan AD/ART KADIN.
3.  Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 

II. PENGERTIAN :

1. Kamar Dagang dan Industri adalah satu wadah bagi Pengusaha Indonesia dan merupakan induk organisasi dari Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang bergerak dalam bidang perekonomian.

2. Pendaftaran Anggota KADIN adalah :

1. Proses untuk menentukan identifikasi perusahaan berdasar kepada kemampuan perusahaan dalam melaksanakan usaha. Kegiatan penilaian ini dilaksanakan dengan pertimbangan SIUP dan Neraca perusahaan, terutama penggolongan kualifikasi usaha dan subbidang usaha.

2. Klasifikasi adalah pengelompokan bidang usaha perusahaan yang ditentukan menurut pedoman yang dikeluarkan KADIN Propinsi SUMSEL, dengan memperhatikan ketentuan bidang usaha yang ada di SIUP dan Akte dari perusahaan tersebut.

3. Kualifikasi/Golongan Usaha adalah penggolongan perusahaan Kecil 2 (K2), Kecil 1 (K1), Menengah (M) dan Besar (B) berdasarkan kepada status badan hukum dan kekayaan bersih dengan mempertimbangkan SIUP dan neraca.

III. MANFAAT KEANGGOTAAN KADIN

• Dengan keanggotaan KADIN dapat diinformasikan tentang data perusahaan (Nama Perusahaan, Penanggung
  Jawab, Domisili, Kualifikasi Perusahaan dan Bidang Usaha/Subbidang Usaha) dan informasi mengenai
  kinerja (kompetensi) perusahaan (Kemampuan Keuangan, Kemampuan Manajerial dan
  Pengalaman Kerja)
• Mendapatkan informasi tentang peluang-peluang bisnis di dalam dan di luar negeri melalui berbagai sarana, yakni : website Kadin (www.kadinsumsel.com)
• Mendapatkan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Pameran, Misi Dagang, Seminar/
  Diskusi Panel/Lokakarya, Kontak Bisnis, dll.
• Mendapatkan bimbingan, bantuan dan perlindungan dari KADIN Propinsi SUMSEL dalam menjalankan
  kegiatan/usahanya.
• Mendapatkan surat keterangan yang berguna bagi kelancaran usahanya, misalnya Surat Keterangan
  Kinerja Baik.
• Fasilitasi untuk melakukan hubungan bisnis Nasional dan Internasional melalui pemanfaatan jaringan
  kerjasama antara Kadin Propinsi dan Kadin Mancanegara.

IV. CARA MENDAPATKAN KTA KADIN

1.  Mengisi formulir keanggotaan KADIN Propinsi SUMSEL dengan menyertakan biodata perusahaan dengan
     lengkap, obyektif dan benar.
2.  Mencantumkan secara jelas bidang usaha dan produk utama perusahaan pada formulir keanggotaan KADIN Propinsi KADIN.
3.  Mendaftarkan pada Sekretariat KADIN yang terdekat dengan domisili perusahaan di Kotamadya ataupun di Sekretariat KADIN Propinsi SUMSEL.
4.  Melampirkan copy dokumen perusahaan dan perizinan yang dimiliki.

V. KELENGKAPAN DATA YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERMOHONAN KTA KADIN ADALAH :

A. Anggota Baru

1.  Untuk unit usaha yang berbentuk Fa, PT, CV atau Koperasi (unit usaha yang berdasarkan hukum) maka data
     yang dilampirkan yaitu Copy Akte Notaris atau Anggaran Dasar atau Keputusan Pemerintah dan untuk unit usaha
     yang berbentuk Usaha Perorangan maka yang dilampirkan adalah Copy bukti diri yang sah dari pemilik/
     penanggung jawab usahanya.

2.  Melampirkan Surat-Surat Keterangan atau Izin Usaha yang dimiliki Perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan
     usaha di DKI Jakarta seperti:

          a.  Copy Akte Pendirian Perusahaan
          b.  Copy KTP Pimpinan dan Tenaga Ahli Perusahaan.
          c.  Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP).
          d.  Copy Domisili Perusahaan yang terakhir.
          e.  Copy Izin Operasional/Izin Tehnis dari Dept/Instansi yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya.
          f.   Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
          g.  Copy SPT-PPH Badan (tahun terakhir).
          h.  Neraca Perusahaan Tahun terakhir
          i.   Bukti pengalaman kerja perusahaan
          j.   Pasfoto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar

3.  Perusahaan yang mempunyai kantor cabang maka data kantor pusat maupun kantor cabang di lampirkan.

4.  Membayar kontribusi iuran pertama minimum untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan klasifikasi masing-masing
     perusahaan.

B. Her-Registrasi

1.  Melampirkan copy KTA tahun sebelumnya.
2.  Membayar iuran anggota.
3.  Melampirkan persyaratan perubahan KTA jika mengalami perubahan data perusahaan. Mengacu pada ketentuan perubahan KTA (Angka VI).

VI. PERUBAHAN KTA KADIN

1. Permohonan perubahan Kualifikasi & Klasifikasi hanya dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak penerbitan KTA terakhir, dengan melampirkan SIUP terakhir.

2. Terhadap perubahan data lainnya (nama pimpinan, alamat, badan hukum dan nama perusahaan) dapat dilakukan dengan melampirkan SIUP terakhir dan domisili perusahaan yang terbaru.

VII. BIAYA PENDAFTARAN ANGGOTA KADIN

VIII.  PENENTUAN KUALIFIKASI/ GOLONGAN

Penentuan Kualifikasi/Golongan Anggota didasarkan pada data permohonan yang diajukan oleh perusahaan dan dengan
mempertimbangkan :
a. Data Administrasi.
b. Kemampuan Keuangan (Neraca)
c. Kemampuan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan.

Dengan mempertimbangkan data-data di atas maka dapat dilakukan penilaian/penggolongan usaha anggota yang meliputi Golongan
Kecil 2 (K2), Kecil 1 (K1), Menengah (M) dan Besar (B).

IX. PENENTUAN KLASIFIKASI/ SUB BIDANG

Berdasarkan kepada pedoman yang dikeluarkan oleh KADIN Propinsi SUMSEL, dengan mempertimbangkan SIUP dan Akte Perusahaan.

X. MASA BERLAKU KTA KADIN.

KTA berlaku untuk satu tahun kalender, mulai tanggal dikeluarkan, 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

XI. PENGURUSAN KTA KADIN.

1.  Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan agar pengurusan KADIN tidak melalui perantara/pihak ketiga.
2.  Membuat Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dari Pimpinan Perusahaan apabila Pimpinan perusahaan tidak dapat mengurus sendiri KTA KADIN dengan menyertakan photo copy KTP yang memberi dan yang diberi kuasa.

3.  Informasi lebih lanjut yang diperlukan dalam pengurusan KTA KADIN dapat menghubungi Sekretariat KADIN Propinsi SUMSEL