Home
Profil
Anggota
Potensi Daerah
Peluang Investasi
Info Lelang
Info Kegiatan
Info SMS
Info Lain
Forum Diskusi Forum Info SMS Forum Internal Contact Us

WELCOME TO
SUMATERA SELATAN

Sejarah Kadin
Pada 29 - 30 September 1967 di Jakarta, dalam suatu musyawarah yang melibatkan sejumlah pengusaha di Jakarta, terbentuklah Kadin Jakarta yang kemudian diikuti dengan pembentukan Kadin diberbagai daerah. Dan atas prakarsa Kadin Jakarta maka pada tanggal 24 September 1968 diadakan Musyawarah Nasional Kadin yang mencakup seluruh Kadin - Kadin Daerah yang ada, yang berakhir dengan terbentuknya Kadin Indonesia.

Ketika muncul pemikiran bahwa Kadin harus memiliki legalitas yang lebih kuat dan mantap berupa UU maka pada tahun 1972 Menteri Ekuin yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX mulai merintis penyusunannya.

Dengan membentuk suatu tim antar departemen yang diketuai Selo Sumarjan dimulailah pengkristalisasian pemikiran - pemikiran dari masyarakat pengusaha untuk menjadi suatu RUU Kamar Dagang dan Industri. Bahkan tim ini juga melakukan studi perbandingan ke berbagai negara, baik ke negara Asean, Anglo - Sexon hingga Eropa Continental.

Sambil menunggu terbentuknya UU yang memang memakan waktu cukup lama maka agar tidak terjadi kekosongan landasan hukum maka Pemerintah pada tanggal 26 Desember 1973 mengeluarkan Keppres No. 49 Tahun 1973, yang secara yuridis merupakan pengakuan atas keberadaan Kadin Indonesia. Dalam fase ini eksistensi Kadin baru sebatas wadah bagi Pemerintah untuk mengadakan hubungan dan konsultasi semata.

Harus diakui bahwa strategi industrialisasi ketika itu hanya diarahkan pada substitusi - impor. Akibatnya, pasar domestik yang waktu itu masih ditandai oleh keterbatasan daya-beli masyarakat menyebabkan utulisasi industri sangat rendah.

Untuk mengoptiomalisasikan kapasitas terpasang yang tak terpakai, hasil industri mulai diarahkan ke pasar ekspor. Sayangnya, kondisi industri pada saat itu masih dihadapkan pada persoalan ekonomi biaya tinggi, produktifitas yang rendah dan proteksi yang berlebihan sehingga produk nasional tidak memiliki daya sing dalam menghadapi persaingan di pasaran internasional.

Pada masa jabatan pertama 1982 - 1985, Ketua Umum bersama Dewan Pimpinan Harian (DPH) memusatkan perhatian pada masalah - masalah konsolidasi organisasi, konsolidasi program kerja secara terpadu di samping memasyarakatkan keberadaan Kadin Indonesia.

Pada periode ini, Kadin Indonesia makin merasakan mengenai perlunya UU yang dapat memberi landasan hukum kuat bagi organisasi ini. Maka dimulailah upaya penyusunan suatu RUU tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia oleh Panitia Adhoc yang diketuai oleh wakil Ketua Umum DPH Sukar Samsudi.

Mengingat Panitia Adhoc ini rupanya belum juga mampu menghasilkan RUU yang diinginkan maka dalam Munas 1985, sekali lagi ditugaskan kepada DPH periode 1985 - 1988 untuk memperjuangkan terbentuknya UU tentang Kamar Dagang dan Industri.

Selanjutnya DPH membentuk team asistensi yang dipimpin A.A. Barmuli untuk membantu DPH Kadin Indonesia dalam "perjuangan" melahirkan UU.

Memang harus diakui bahwa perjuangan melahirkan UU tidaklah mudah dan secara teknis harus melalui prosedur kelembagaan negara yaitu DPR pada satu pihak, pemerintah RI pada lain pihak.

Pada 1983, kedudukan dunia usaha mendapat tempat yang layak di mata pemerintah karena peran pengusaha jelas - jelas dicantumkan dalam GBHN.

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 1986, dilakukan pertemuan antara Kadin Indonesia dengan pemerintah yang diwakili A. Hamid S. Attamimi (Wakil Sekretaris Kabinet mewakili Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet) dan T. Umar Ali (Sekjen Departemen Perdagangan) untuk membicarakan pokok - pokok RUU Kamar Dagang dan Industri.

Akhirnya, konsep mentah RUU Kadin pun selesai disususn pada tanggal 19 Maret 1986. Dan ketika Ketua Umum Kadin Pusat menghadap Presiden Soeharto pada 22 Mei 1986 untuk melaporkan hasil Misi Dagang Kadin ke negara - negara Sosialis Eropa Timur dan Austria, konsep RUU itu pun tak lupa disampaikan. Saat itu Ketua Umum Kadin Pusat meminta agar RUU Kadin dapat diundangkan menjadi UU oleh Pemerintah sebelum Pemilu 1987.

Untuk itu, pada tanggal 5 Agustus 1986 diadakanlah pertemuan resmi antara Pemerintah dengan Kadin untuk membahas RUU yang telah dibuat Pemerintah dengan masukan dan usulan dari Kadin.

Masih di bulan Agustus, pembahasan RUU tersebut dilanjutkan dengan pertemuan antara Kadin dengan Menteri Perdagangan Rachmad Saleh bersama team penyusun RUU Wakil Sekretaris Kabinet Hamid S. Attamimi.

Saat itu delegasi Kadin terdiri dari Ketua Umumnya H. Sukamdani S. Gitosardjono, wakil Ketua Umum A.A. Baramuli, Tony Agus Ardie, HMB Nawawi, Yan Mokoginta, Ariono Abdulkadir, Mashud Wisnusaputra, Ilhamy Alias, Moh. Sadli dan Mayjen TNI (Purn.) Soekamto Sajidiman dan Soeryo Sediono.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan atas materi RUU Kadin dan dianggap sudah final. Selanjutnya Pemerintah pun secara resmi menyampaikan draf RUU tersebut kepada DPR dengan surat amanat Presiden pada tanggal 14 Agustus 1986.

Sejak itu, diadakanlah beberapa kali dengar pendapat DPR dengan Kadin yang akhirnya meloloskan RUU untuk disahkan dalam Sidang Pleno DPR pada tanggal 15 Januari 1987. Tiga belas hari sejak disahkan Pleno DPR, tepatnya pada tanggal 28 Januari 1987, Presiden Soeharto mengundangkannya sebagai Undang Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.